Langsung ke konten
PEMALANG – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mendorong para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menerapkan budaya kerja berbasis data dalam menjalankan roda organisasi. Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri pelantikan Badan Semi Otonom (Basnom) BPC HIPMI Kabupaten Pemalang masa bakti 2025–2028 di Hotel Grand Wijaya, Minggu (1/3/2026).
Dalam acara tersebut, Bupati Anom bersama Ketua Umum HIPMI Pemalang, Meta Agulegistin, menandatangani berita acara pelantikan 12 pengurus Basnom. Di antaranya adalah Fathoni sebagai Ketua Basnom UMKM, Dipta sebagai Ketua Basnom HIPMI Peduli, dan Andresta sebagai Ketua HIPMI Sport Culture.
Bupati Anom menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum krusial untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah. Ia menitipkan pesan penting agar setiap langkah organisasi harus terukur melalui dokumentasi yang baik.
“Catat yang dilakukan dan lakukan yang dicatat. Kalau semua by data, maka akan memudahkan kita dalam mengambil kebijakan dan menyusun langkah berikutnya,” tegas Anom di hadapan para pengusaha muda.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti fenomena banyaknya tokoh muda sukses asal Pemalang yang justru lebih banyak berkontribusi di luar daerah. Ia berharap HIPMI dapat menjadi motor penggerak agar para wirausaha muda mampu tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak nyata di kampung halaman sendiri.
“Ini bukan tugas yang ringan. Tapi kalau dijunjung dan dijinjing bareng-bareng, Insyaallah akan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa lebih luar biasa,” tambahnya.
Bupati Anom juga mengajak HIPMI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan ekonomi dan sosial. Ia berkomitmen membuka ruang diskusi produktif untuk menciptakan program-program implementatif yang mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, perwakilan Forkopimda, Ketua TP PKK Pemalang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
