PEMALANG — Pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang menyatakan masih menunggu hasil verifikasi dari bagian keuangan internal terkait rincian anggaran kegiatan pembinaan pegawai di Yogyakarta pada Jumat (23/10/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana perusahaan.
Pelaksanaan agenda di luar provinsi Jawa Tengah ini sempat memicu pertanyaan publik. Pasalnya, kegiatan memboyong jajaran pegawai hingga manajemen tersebut berlangsung saat kantor administrasi PDAM masih dalam pemulihan pascakebakaran, serta di tengah tingginya kebutuhan bantuan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan kemarau.
Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia, Budi Harsudiono Seto Aji, mengonfirmasi bahwa program peningkatkan kapasitas SDM tersebut dilaksanakan selama satu hari. Pembinaan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
“Benar, kegiatan pembinaan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia dilaksanakan di Yogyakarta pada 23 Oktober 2026, dengan agenda pembinaan selama satu hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan pegawai oleh Bapak Plt. Bupati Pemalang selaku KPM, dalam rangka memperkuat kedisiplinan, profesionalisme, dan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan,” kata Budi saat memberikan konfirmasi, Jumat (23/10/2026).
Menanggapi pertanyaan seputar pemilihan lokasi di luar wilayah, Budi menjelaskan bahwa Yogyakarta dipilih untuk memberikan penyegaran atau variasi lokasi dari kegiatan tahunan yang biasanya selalu diselenggarakan di Kota Semarang.
“Mengenai lokasi, selama beberapa tahun terakhir kegiatan serupa juga dilaksanakan di Semarang. Tahun ini Yogyakarta dipilih sebagai alternatif lokasi. Tentunya aspek efisiensi dan manfaat kegiatan tetap menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Mengenai besaran alokasi anggaran serta sumber dana yang dikeluarkan untuk membiayai rombongan ke luar kota tersebut, Budi menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik yang didasari data valid dan terverifikasi.
“Terkaid anggaran dan sumber pendanaannya, kami perlu memastikan terlebih dahulu data dari bagian keuangan agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, kami terbuka terhadap informasi penggunaan anggaran sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Merespons kekhawatiran warga terkait efektivitas pelayanan harian, Budi menegaskan bahwa operasional distribusi air bersih untuk masyarakat tidak akan terganggu sedikit pun oleh adanya kegiatan ini.
“Kami juga memahami kondisi masyarakat yang masih menghadapi kendala distribusi air bersih, termasuk kebutuhan pemulihan fasilitas perusahaan pascakebakaran. Kami tegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Kegiatan pembinaan tidak boleh mengganggu pelayanan,” tegas Budi.
Pihak manajemen berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan laporan keuangan serta progres penanganan penyuplaian air bersih dan rehabilitasi gedung kantor secara rinci begitu seluruh data resmi selesai diverifikasi.
