Langsung ke konten
JAKARTA – Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang melakukan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan akses informasi di wilayahnya. Selama dua hari berturut-turut, Rabu dan Kamis (25-26/2/2026), rombongan legislatif ini menyambangi dua instansi vital di Jakarta, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Radio Republik Indonesia (RRI) Pusat.
Pada Rabu (25/2), koordinasi diawali di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Rombongan yang berfokus pada pemerataan layanan digital ini diterima langsung oleh Handoko, Ketua Tim Focus Akselerasi Layanan Universal Telekomunikasi.
Pertemuan tersebut membahas krusialnya percepatan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pemalang. Tujuannya jelas: agar transformasi digital tidak hanya menjadi jargon, tetapi dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Pemalang tanpa terkecuali.
Melanjutkan agenda pada Kamis (26/2), Komisi A bersama Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, melakukan konsultasi ke Gedung RRI Jakarta. Kedatangan mereka disambut oleh Mugi Amano, Ahli Madya Teknisi Siaran sekaligus Ketua Tim Bidang Media Baru LPP RRI.
Wakil Bupati Nurkholes menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan upaya serius pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Widuri.
“Banyak hal yang harus kita siapkan agar LPPL Radio Swara Widuri mampu bertransformasi digital dan menjadi sumber informasi publik yang mumpuni di Pemalang,” ujar Nurkholes.
Senada dengan hal tersebut, Mugi Amano dari RRI Pusat berharap studi banding ini dapat diimplementasikan secara konkret. “Mudah-mudahan ada hal-hal teknis yang bisa dicontoh atau diaplikasikan di LPPL Radio Swara Widuri,” ungkapnya.
Kepala Diskominfo Pemalang, Dian Ika Siswanti, menjelaskan bahwa meski secara wilayah Pemalang masuk dalam cakupan RRI Semarang, peluang kerja sama lintas wilayah dengan RRI Pusat tetap terbuka lebar tanpa menabrak aturan perizinan yang ada.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, menekankan bahwa kehadiran gabungan eksekutif dan legislatif ini adalah bentuk dukungan penuh terhadap keterbukaan informasi publik. Ia berharap ada sinergi penyiaran, termasuk skema relay siaran berita.
“Kami ingin informasi pembangunan di Pemalang tersampaikan secara lebih luas, profesional, dan terstruktur di era digital ini melalui penguatan LPPL sebagai kanal resmi pemerintah,” pungkas Fahmi.
