Langsung ke konten
PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang menyatakan komitmennya dalam mempercepat penanganan sampah melalui langkah sistematis dan kolaborasi regional. Hal ini ditegaskan dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang diikuti secara daring bersama Gubernur Jawa Tengah, Selasa (24/2/2026).
Acara yang berpusat di Pantai Jodo, Kabupaten Batang tersebut menjadi momentum peluncuran Gerakan Jawa Tengah ASRI. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang mengikuti jalannya kegiatan melalui zoom meeting, menekankan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu seremonial, melainkan tantangan nasional yang solusinya harus dimulai dari unit terkecil masyarakat.
Usai mengikuti arahan Gubernur, Bupati Anom menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang sampah. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran individu.
“Hari Peduli Sampah Nasional ini mengingatkan kita bahwa sampah adalah masalah nasional, tetapi penyelesaiannya harus dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, RT, RW, hingga masyarakat luas,” ujar Anom Widiyantoro.
Sebagai langkah konkret di level kebijakan, Pemkab Pemalang telah menjalin kerja sama regional dengan Kota dan Kabupaten Pekalongan untuk memperkuat manajemen limbah lintas wilayah. Fokus utama saat ini adalah memaksimalkan konsep pemilahan sampah langsung dari sumbernya guna menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
Tidak hanya fokus pada pemilahan, Pemalang juga menginisiasi program reduksi sampah organik melalui pembangunan sumur resapan dan biopori. Program ini dimulai secara mandatori di lingkungan pemerintahan sebelum menyasar sektor pendidikan dan pemukiman.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemalang diinstruksikan untuk membuat minimal 5 hingga 10 sumur resapan di kantor masing-masing.
“Kita masifkan gerakan ini. OPD sudah mulai, nanti sekolah-sekolah dan masyarakat juga kita dorong agar membuat sumur resapan dan biopori di rumah masing-masing. Jika ini dilakukan bersama, beban pengelolaan sampah akan jauh lebih ringan,” jelas Bupati.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan data krusial mengenai kondisi lingkungan di wilayahnya. Saat ini, produksi sampah di Jawa Tengah mencapai hampir 6,4 juta ton per tahun, namun baru sekitar 60 persen yang mampu terproses.
Gubernur meminta para kepala daerah tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) saja. Ia mendesak adanya aksi nyata dan penyajian data yang akurat demi mengejar target Pemerintah Pusat, yakni Zero Sampah pada tahun 2029.
Sebagai simbol dimulainya gerakan kolektif menuju provinsi yang bersih dan berkelanjutan, Gubernur bersama jajaran Forkopimda melakukan pemukulan kentongan. Selain masalah sampah, Pemprov Jateng juga memberikan perhatian khusus pada penghijauan pesisir sepanjang 920 kilometer untuk mencegah bencana rob melalui penanaman mangrove secara masif.
