PEMALANG — Sektor kelautan dan maritim di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang menyimpan potensi sumber daya manusia yang melimpah. Namun, di balik potensi tersebut, para pelaut dan calon Anak Buah Kapal (ABK) kerap menghadapi risiko tinggi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM).
Merespons kondisi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang meresmikan Kelurahan Sugihwaras sebagai lokasi percontohan Desa Binaan Imigrasi pada Rabu (23/9/2026). Langkah strategis ini dikuatkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara keimigrasian, Disnakertrans Pemalang, dan pihak kelurahan setempat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, Imam Bahri, menyampaikan bahwa program Desa Binaan Imigrasi yang telah berjalan sejak 2023 kini dipadukan dengan penguatan peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).
“Masyarakat pesisir, khususnya yang hendak bekerja sebagai ABK di luar negeri, butuh kepastian legalitas dan akses verifikasi yang mudah. Dengan hadirnya Pimpasa dan fasilitasi digital di kelurahan, warga dapat berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen resmi serta mengetahui status keagenan penyalur,” ujar Imam.
Di sisi lain, Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes, menginstruksikan kepada pihak Kelurahan Sugihwaras untuk segera melakukan pemetaan serta pendataan menyeluruh terhadap calon PMI dan keluarga yang ditinggalkan. Langkah ini dinilai vital agar intervensi program pemerintah daerah dapat tepat sasaran.
“Pencegahan migrasi ilegal tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga di daerah asal. Oleh karena itu, selain proteksi hukum, Pemkab Pemalang bersama PKK dan dinas terkait akan memberikan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga pekerja migran di pesisir,” pungkas Nurkholes.
